indra gunawan

Last login time
19 Februari 2019



headerBanner
Atasi Masalah Pendidikan Lewat Sistem Zonasi

Atasi Masalah Pendidikan Lewat Sistem Zonasi

IndiSchool - Myinfo · Posted by indra gunawan


Senin, 10 Desember 2018 14:32 WIB 220 0 0

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, seperti yang dilansir dari kemdikbud.go.id, menjelaskan, Pemerintah saat ini sedang membuat grand design untuk menangani masalah pendidikan secara menyeluruh yakni yang dikenal dengan istilah zonasi.

Jumlah zonasi saat ini sudah ditetapkan sebanyak lebih dari 2.500 zona. Menurut Mendikbud, Isu yang diusung yakni pemerataan yang berkualitas. Sehingga diharapkan agar di setiap zona, kualitas pendidikannya merata, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu jauh.

Zonasi juga bisa digunakan untuk menata guru. Sekarang ini terjadi ketimpangan jumlah guru di beberapa daerah. Dengan zonasi maka jumlah guru PNS dan honorer harus merata. Selain itu, juga harus ada rotasi.

Untuk guru ASN, maksimum 4 tahun mengajar di satu tempat. Begitu juga dengan kepala sekolah. Hanya guru yang bagus yang bisa menjadi kepala sekolah, dan hanya kepala sekolah yang bagus bisa menjadi pengawas.

"Saat ini kami sedang memperjuangkan tunjangan khusus untuk jabatan kepala sekolah dan pengawas. Yang memiliki kedaulatan di masing-masing zona adalah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Tentu saja kepala dinas pendidikan tetap memiliki otoritas di dalamnya. Bahkan untuk pembinaan pelatihan guru akan kami turunkan langsung ke zona," jelas Mendikbud, saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar "Grand Design Pendidikan di Jawa Barat" di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/12/2018).

Pendidikan di Jawa Barat

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menegaskan bahwa dirinya memiliki beberapa teori yang bisa meningkatkan kualitas lulusan SMK, antara lain:

(1) dengan meminta agar industri membuat sekolah di pabrik untuk warga di sekitarnya, contohnya di Kabupaten Bekasi, di mana banyak pabrik tetapi penganggurannya paling banyak karena tidak memenuhi kualifikasi; (2) SMK dibangun oleh pemerintah daerah tetapi manajemennya dari dunia industri karena mereka lebih memahami pasar sehingga nanti lulusannya mampu bersaing dan diserap oleh pasar tenaga kerja.

Mengenai sistem zonasi, Gubernur Emil meminta agar pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menerjemahkan zonasi di level lokal. "Jadi Bapak memberi arahannya, nanti kami yang mengurus teknisnya karena ada daerah yang tidak kompatibel dengan penerapan sistem yang Bapak sampaikan" ungkap Emil.

Ditambahkan Emil, ada beberapa isu besar yang harus direspon oleh pendidikan Jawa Barat, antara lain, (1) faktor kompetisi di mana dunia ini makin kompetitif sehingga IQ tinggi saja tidak cukup; (2) dunia yang semakin ekstrim, misalnya murid sudah berani kurang ajar terhadap gurunya; (3) revolusi digital melahirkan sisi gelap antara lain adanya hoax yang berdampak negatif.

"Jadi pendidikan harus bisa merespon revolusi yang sifatnya positif maupun negatif. Oleh karena itu, kami meluncurkan program "Manusia Unggul Jawa Barat", di mana selain membekali anak dengan ilmu, kita juga harus membekali mereka dengan iman dan akhlak. Hidup tidak cukup dengan IQ, melainkan harus ditambah EQ dan SQ, serta fisik yang kuat", pungkas Emil.

Foto : dok. Kemdikbud.go.id

Baca Juga



Ada 0 Komentar

Kirim Komentar


Maaf, Anda tidak dapat mengirimkan komentar. Silahkan login terlebih dahulu atau jika Anda belum menjadi Member silahkan daftar.


Please wait...


Ada 2.468.982 Member Bergabung
Copyright © 2019 IndiSchool - Indonesia Digital School. All Right Reserved
MyIndiSchool.com